(Read English Version)
Mengutip dari “Sisi lain perubahan iklim: Mengapa Indonesia harus beradaptasi untuk melindungi rakyat miskinnya”, UNDP, 2007:
Dampak pada pemukim perkotaan
Kenaikan muka air laut antara 8 hingga 30 centimeter juga akan berdampak parah pada kota-kota pesisir seperti Jakarta dan Surabaya yang akan makin rentan terhadap banjir dan limpasan badai. Masalah ini sudah menjadi makin parah di Jakarta karena bersamaan dengan kenaikan muka air laut, permukaan tanah turun: pendirian bangunan bertingkat dan meningkatnya pengurasan air tanah telah menyebabkan tanah turun. Namun Jakarta memang sudah secara rutin dilanda banjir besar: pada awal Februari 2007, banjir di Jakrta menewaskan 57 orang dan memaksa 422.300 meninggalkan rumah, yang 1.500 buah diantaranya rusak atau hanyut. Total kerugian ditaksir sekitar 695 juta dolar.
Suatu penelitian memperkirakan bahwa paduan kenaikan muka air laut setinggi 0,5 meter dan turunnya tanah yang terus berlanjut dapat menyebabkan enam lokasi terendam secara permanen dengan total populasi sekitar 270.000 jiwa, yakni”m tiga di Jakrta – Kosambi, Penjaringan, dan Cilincing, dan tiga di Bekasi – Muaragembong, Babelan, dan Tarumajaya.
Banyak wilayah lain di negeri ini juga akhir-akhir ini baru dilanda bencana banjir. Banjir besar di Aceh, misalnya, di penghujung tahun 2006 menewaskan 96 orang dan membuat mengungsi 110.000 orang yang kehilangan sumber penghidupan dan harta benda mereka. Pada tahun 2007, di Sinjai, Sulawesi Selatan, banjir yang berlangsung berhari-hari telah merusak jalan dan memutus jembatan, serta mengucilkan 200.000 penduduk. Selanjtnya masih pada tahun itu, banjir dan longsor yang melanda Morowali, Sulawesi Utara memaksa 3.000 orang mengungsi ke tenda-tenda dan barak-barak darurat.
Dan dari bab lainnya mengenai Keniscayaan adaptasi:
Adaptasi di Wilayah Perkotaan
Banyak masalah kesehatan yang perlu diberikan perhatian khusus di wilayah perkotaan. Untuk Jakarta misalnya, Palang Merah Indonesia menjalankan kampanye perubahan iklim dengan memperbaiki penyimpana air bersih dan mengurangi kerentanan terhadap demam berdarah dengan membudidayakan ikan yang memangsa larva nyamuk. Aktivitas ini didasarkan pada pembangunan kapasitas lokal dan perencanaan yang partisipatif – menjangkau anak muda dan meningkatkan kesadaran adaptasi di kalangan pemerintah daerah dan tokoh masyarakar.
Sebagaimana yang telah terjadi dalam kejadian banjir 2007 di Jakrta, masyarakat perkotaan yang rentan juga perlu disiapkan secara khusu untuk menghadapi banjir – dan harus memiliki rencana kedaruratan yang siapa dilaksanakan.
Baca selengkapnya
Ringkasan saja
(Read English Version)
Wilayah Kelurahan Penjaringan, khususnya RW 017 yang dikenal dengan sebutan Muara Baru mengalami banjir pasang air laut sejak hari Minggu, 24 Nopember 2007. Banjir Pasang di wilayah muara baru merupakan hal yang rutin terjadi karena merupakan wilayah yang rendah di pesisir pantai Jakarta. Beberapa tahun ini fenomena banjir pasang mengalami peningkatan debit airnya.
Permasalahan Utama banjir di wilayah muara yang terjadi saat ini adalah; Pertama: Ketinggian air laut sudah melebihi tanggul-tanggul (dam) pembatas, meyebabkan air pasang laut sangat cepat masuk ke wilayah pemukiman warga. Kedua: Saluran-saluran air di wilayah muara baru kurang lancar (tersumbat) hal ini membuat genangan air pasang laut menjadi lambat untuk surut.
Banjir pasang laut mulai mulai naik ke wilayah pemukiman sekitar pukul 08.00 WIB. Volume air serta arus air yang tinggi terjadi pada hari senin, 26 November 2007. Warga menyebutkan hari senin itulah puncak dari gelombang pasang di wiliayah muara baru, hari berikutnya air pasang tetap terjadi namun tak seperti pada hari senin.
Banjir Pasang laut di wilayah muara baru mulai surut pukul 16.00 wib dan pukul 19.00 wib genangan air sudah tidak ada. Keesokan harinya banjir pasang laut akan mulai naik lagi pukul 08.00 dan mulai surut sekitar pukul 17.00 Wib.
Keterangan gambar:
Foto sebelah kiri adalah keadaan di pagi hari ketika banjir datang. Dan foto di kanan adalah keadaan di sore hari ketika air sudah mulai surut.
Lokasi tergenang:
• Rw 01, ketinggian air rata-rata 30 cm
• RW 02, ketinggian air rata-rata 30 cm
• RW 03, ketinggian air rata-rata 30 cm
• RW 017, 8 RT terendam air sampai 1 m. Wilayah terparah RT 18, 19 dan 20
Korban Cidera
3 orang warga cidera karena terkena balok-balok kayu yang terbawa oleh arus air.
Rumah Rusak
Terdapat 16 rumah yang roboh di RW 017 karena terjangan air laut dan terkena balok kayu yang dibawa oleh air
Bantuan
- Kelurahan (2 tenda pengungsian, 10 dus air mineral, dan 30 dus mie instant)
- PMI (100 buah selimut, 30 dus mie instant, dan 2 karung air mineral)
- UPC (1 tenda pengungsian)
Selain itu juga telah didirikan posko Kesehatan dari kecamatan Penjaringan.
Aktifitas warga
Banyak warga memilih tidak melakukan aktiftas karena sebagaina besar mata pencarianmereka adalah berdagang. Kegiatan dipasar berhenti total karena pasar terendam air. Warung-warung dipinggir jalan kebanyakan ditutup. Warung yang kebetulan telah ditinggikan atau ditanggul tetap ada yang beroperasi.
Akses terhadap transportasi
Warga yang ingin bepergian menggunakan becak atau sampan sebagai alat transportasi. Beberapa diantaranya memilih tidak beraktifitas dan menunggu air surut.
Kelompok rentan
Anak-anak dan orang tua biasanya berada dilantai 2 rumah mereka. Bila mereka ingin meninggalkan rumahnya biasanya mereka dibantu oleh tim SAR yang datang dengan boat.
Satlinmas
Lurah sebagai ketua Satlinmas telah melakukan upaya sebagai berikut;
- Mendirikan tenda pengungsi di pabrik Baja.
- Mendirikan 2 dapur umum (1 di Kantor lurah dan 1 di Gedung Pompa)
- Tim SAR
- Distribusi makanan
Setelah melakukan asesmen cepat, ACF memutuskan untuk memberikan 2 perahu karet sebagai bantuan kepada warga RW 017 Kelurahan Penjaringan
Penulis : Arde Wisben
Penerjemah : Erma Maghfiroh
Baca selengkapnya
Ringkasan saja
(Read English Version)
Dengan semangat menambah informasi dan mempererat hubungan antar wilayah, pada tanggal 23 September 2007 dua puluh empat orang perwakilan dari Cipinang Besar Utara berangkat mengadakan kunjungan silang ke Penjaringan. Rombongan ini berisi perwakilan dari Karang taruna Kelurahan, Karang Taruna Rw 04, 07, 12, FKPPI dan Kali Arus).
Dalam kesempatan kali ini, kedua wilayah saling berbagi pengalaman terutama mengenai karang taruna dan permasalahan yang dihadapi. Dari kunjungan ini, Cipinang Besar Utara belajar banyak mengenai pengorganisasian karang taruna, cara mengatasi masa vakum, penyusunan program, dan regenerasi pengurus. Kunjungan ini juga mengingatkan kedua wilayah akan peran pemuda dalam penanggulangan banjir. Pasca kunjungan ini, Penjaringan berencana mengadakan kunjungan balasan ke Cipinang Besar Utara.
Baca selengkapnya
Ringkasan saja
(Read English Version)
Pada tanggal 21 September 2007 telah diadakan kerja bakti di wilayah RT 08/017 Penjaraingan. Sehubungan dengan bulan puasa, maka kegiatannya diadakan pada sore hari. sekitar 15 pemuda berpartisipasi membersihkan lingkungan mereka. Menjelang waktu buka puasa peserta bertambah dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Acara ini dilengkapi dengan buka puasa bersama dengan mengundang tokoh masyarakat dari 4 RT, yaitu RT 01, 02, 08, dan 12. Acara juga ini menjadi inisiator untuk pembentukan karang taruna gabungan 4 RT (RT 01, 02, 08, dan 12) dan rencana kegiatan kerja bakti bulanan yang akan diadakan secara rutin di lingkungan ini.
Baca selengkapnya
Ringkasan saja
(Read English Version)
Sebagai tindak lanjut dari SK Gubernur DKI Jakarta no 96 tahun 2002, Lurah Penjaringan telah menetapkan nama-nama personil Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Personil-personil ini nantinya akan menjadi ujung tombak kegiatan kesiapsiagaan di kelurahan Penjaringan. Dalam rangka penguatan institusional Satlinmas, ACF memandang perlunya mengajak personil Satlinmas untuk menghadiri Lokakarya Satlinmas Penjaringan. Melalui lokakarya ini, diharapkan pemahaman personil akan meningkat sehingga mereka mampu membuat prosedur tetap penanganan bencana di kelurahan Penjaringan.
Kegiatan ini diadakan di Hotel Rudian, Jawa Barat, pada tanggal 20-22 Juli 2007.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai dasar hukum kegiatan penanggulangan bencana, memperkenalkan konsep bencana dan kerentanan di wilayah Penjaringan, memberikan gambaran umum tata kerja organisasi penanganan bencana tingkat kelurahan, dan membuat prosedur tetap penanggulanngan bencana Satlinmas Penjaringan.
Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta dari berbagai unsur yang terdiri dari Staf kelurahan, Satpol PP, Linmas Penjaringan, Dewan Kelurahan, Karang Taruna Penjaringan, PKK, dan perwakilan RT RW.
Agenda kegiatan ini terdiri dari:
- Pelepasan peserta di kelurahan Penjaringan
- Pembukaan workhsop
- Pengenalan bencana
- Dasar hukum pembentukan satlinmas
- Diskusi permasalahan Satlinmas
- Struktur Satlinmas
- Penyusunan Protap penanggulangan bencana
- Rencana tindak lanjut
Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan workshop, sebagai langkah tindak lanjut, peserta mengajukan usulan:
- Pelatihan lanjutan untuk masing-masing divisi
- Penambahan peralatan Satlinmas
- Pendataan anggota Satlinmas dan pertemuan rutin
Penulis : Arde Wisben
Editor : Erma Maghfiroh
Penerjemah : Erma Maghfiroh
Baca selengkapnya
Ringkasan saja
(Read English Version)
Kegiatan pendidikan bencana di SMPI Nurul Islam, Penjaringan diadakan pada Selasa, 17 Juli 2007, jam 14 -15. Kegiatan ini diikuti oleh 55 siswa kelas I dan 10 siswa OSIS. Pada saat yang sama, sekolah ini sedang dalam periode MOS (Masa Orientasi Siswa). Siswa kelas 1 diminta memakai aksesori-aksesori seperti pita warna-warni, topi, kacamata renang, dan kalung dari berbagai makanan kecil.
Kegiatan diisi dengan permainan pemadam kebakaran dan pemutaran film tentang banjir. Acara dimulai pukul 14 tepat. Erma, Nana, dan Wiwin (pemuda Penjaringan) menjadi faislitator. Perkenalan dilakukan, dilanjutkan dengan game. Siswa diminta memilih apa saja yang akan diselamatkan jika terjadi kebakaran. Barang/benda yang diselamatkan disimbolkan dengan tulisan yang dikalungkan pada peserta. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Satu peserta dari tiap kelompok bertugas mengambil barang yang dipilih dalam waktu yang ditentukan.
Dilanjutkan dengan pemutaran film tentang banjir. Film ini menggambarkan persiapan menghadapi banjir, apa yang harus dilakukan ketika banjir datang dan setelah banjir surut. Kegiatan ini ditutup dengan sesi quiz (tanya jawab) setelah film selesai, yang diramaikan dengan jawaban siswa yang membuahkan hadiah stiker jika jawaban yang diberikan benar.
Baca selengkapnya
Ringkasan saja
(Read English Version)
Perencanaan yang matang tidak hanya diperlukan di tingkat propinsi, namun diperlukan juga pengetahuan dan pemahaman akan perencanaan di tingkat paling bawah yaitu Kelurahan. Perencanaan disini lebih ditekankan kemampuan aparat kelurahan, Satlinmas dan sebagian masyarakat mengenal wilayahnya, menggambarnya dan mengelola dengan baik.
Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga dan atau personal-personal yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam pembuatan dan pengelolaan peta di wilayahnya (cakupan Kelurahan) untuk mendukung perencanaan di tingkat bawah khususnya di bidang pengelolaan penanganan bencana.
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
1. Mengenal dan mengetahui akan wilayahnya (Kelurahan) yang menggambarkan sebaran potensi baik yang positif (sumber daya) maupun negatif (bencana).
2. Membuat peta dengan tema-tema khusus pada wilayahnya secara digital.
3. Mengelola peta maupun data spasial, data sekunder yang ada serta memeliharanya dalam rangka mendukung perencanaan di tingkat bawah terlebih pada bidang pengelolaan bencana.
Materi pelatihan terdiri dari:
1. Pengenalan dan Pengetahuan dasar tentang Pemetaan dan GIS
2. Pengelolaan data spasial
3. Pengenalan software pemetaan dan GIS
4. Membuat tampilan Peta sederhana
5. Membuat layout Peta sederhana
6. Atribut data dan statistik peta
7. Georeferencing
8. Digitasi peta
9. Membuat layout Peta dengan tema tertentu (bencana)
10. Pengenalan dan pengetahuan GPS
11. Perolehan data lapangan dengan GPS dan downloading data GPS
Pelatihan ini mengambil tempat di Kelurahan Penjaringan pada tanggal 4–7 Juli 2007. Action Contre la Faim bekerja sama dengan Kelurahan Penjaringan. Pelatihan diadakan dalam bahasa Indonesia. Peserta berjumlah 11 orang , yang terdiri atas Staff Kelurahan (khusus bagian pengolahan data), Anggota Satlinmas Kelurahan, Karang Taruna, Wakil masyarakat, MercyCorps, dan CDBRM NU Jakarta. Eka Rianta (Database and Mapping Officer, Action Contre la Faim) bertindak sebagai instruktur. Pelatihan ini menggunakan metode presentasi, Tanya jawab, praktek komputer dan kerja lapangan.
GIS merupakan sebuah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis dan penayangan data. Data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan permukaan bumi. GIS selalu berbasis komputer. Kelima elemen yang menjadi penyusun GIS adalah: Hardware, Software, Data, Analisis, dan Manusia. Teknologi yang mendukung GIS antara lain : Penginderaan Jauh (PJ) dan GPS. Software yang digunakan adalah ArcView versi 3.3.
Pada umumnya peserta telah memahami dan dapat melakukan pengoperasian dengan baik. Pada praktek pertama yaitu pembuatan peta sederhana, peserta dapat mengikuti dengan baik langkah-langkah yang dituntun oleh instruktur. Para peserta juga diberikan kesempatan untuk aktif berkreasi dalam mencoba variasi menu-menu.
Penggunaan latihan soal praktek juga diberikan pada peserta agar peserta dapat berkreasi dan berpikir. Latihan soal praktek ini dikhususkan pada pemetaan tematik yaitu pemetaan bencana dan pemetaan landuse.
Praktek lapangan juga sangat diperlukan dalam pelatihan pemetaan pada umumnya. Salah satu kegiatan praktek lapangan yang dilakukan dalam pemetaan ini adalah pemasukan data langsung dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System). GPS yang digunakan adalah GPS tipe Navigasi, bukan tipe Geodetic.222
Karena GPS ini merupakan type Handheld atau yang dapat dibawa dengan tangan kemana saja.
Dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat bagi peserta khususnya dari masyarakat untuk dapat mengenal dan mengetahui lingkungan wilayahnya yang memiliki sifat keruangan tertentu dan memiliki potensi bahaya lingkungan tertentu. Selain meningkatkan pengetahuan dan Ketrampilan peserta dalam hal teknis pemetaan mereka juga memiliki rencana tindak lanjut untuk menggunakan ketrampilan yang mereka peroleh dari pelatihan ini.
Penulis : Eka Rianta
Editor : Erma Maghfiroh
Penerjemah : Erma Maghfiroh
Baca selengkapnya
Ringkasan saja
(Read English Version)
Undang – Undang No. 34/1999 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, mengamanatkan adanya organisasi Dewan Kelurahan di tingkat kelurahan. Undang-undang ini dijabarkan dengan Peraturan Daerah Perda) No. 5/2000 tentang Dewan Kelurahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No.3/ 2001 tentang Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Kelurahan.
Berdasarkan Perda No. 5/2000, Dewan kelurahan merupakan lembaga konsultatif perwakilan Rukun Warga (RW), sebagai wahana partisipasi masyarakat di kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai perwujudan demokrasi di Kelurahan. Lebih lanjut ditegaskan, Dewan Kelurahan merupakan mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
Setelah hampir satu tahun dilantik, Dewan kelurahan Penjaringan periode 2006 – 2011 belum juga memiliki program kerja. Atas permintaan Dewan Kelurahan, ACF merasa perlu untuk melakukan kegiatan Pelatihan Penyusunan program kerja bagi anggota Dewan kelurahan.
Pelatihan ini bertujuan untuk memfasilitasi proses penyusunan program kerja Dewan Kelurahan dan mensosialisasi pelaksanaan musrenbang 2007. Dari pelatihan ini diharapkan Dewan Kelurahan dapat memahami lingkup kerjanya, mampu menyusun program kerja, dan mampu mempertahankan argumennya dalam proses penyusunan musrenbang 2007 yang didasari dengan keahlian dan informasi yang memadai.
Pelatihan ini diadakan pada 14 April 2007 dan diikuti oleh 17 orang terdiri dari 16 Dewan Kelurahan dan 1 UPK-MK.Pelatihan dilaksanakan dalam 3 sesi.
Sesi 1. Komitmen Dewan Kelurahan
Sesi ini menghasilkan kesepakatan mengenai komitmen dewan kelurahan, sebagai berikut "Kita bagian dari masyarakat yang dipercaya sebagai jembatan penyalur aspirasi, pelayan dan pelaksana program pemberdayaan masyarakat Kelurahan" Komitmen ditulis diatas kanvas dan ditandatangani oleh seluruh peserta.
Sesi 2. Penyusunan Program Kerja
Program kerja yang disusun berdarkan kriteria SMART (Spesific, Measurable, Achieveable, Reasonable, Time-bound)
Sesi 3. Rencana Tindak Lanjut, Musrenbang sebagai wadah perencanaan
Sesi ini menghasilkan kesepakatan anggota dewan kelurahan untuk menggali masalah dimasyarakat dan akan dikemas sedemikian rupa sehingga masuk dalam anggaran pembangunan kelurahan tahun 2008.
Penulis : Arde Wisben
Editor : Erma Maghfiroh
Penerjemah : Erma Maghfiroh
Baca selengkapnya
Ringkasan saja
(Read English Version)
Kampung Banjarsari di Cilandak Barat, Jakarta Selatan telah ditetapkan oleh Pemda DKI sebagai kampung wisata di Jakarta Selatan. Dipelopori oleh ibu Harini Bambang, warga di Banjarsari bersama-sama menciptakan lingkungan yang hijau, penuh dengan pepohonan. Setiap rumah dihiasi dengan kumpulan bunga, tanaman obat serta pohon. Rindang dan sejuk.
Disamping hijau, lingkungan di Banjarsari juga bersih. Hampir tidak ada sampah yang tercevcer dijalan. Disetiap gang disediakan tempat sampah warna warni. Warna hijau untuk sampah organik, kuning untuk non organik nan warna merah untuk sampah yang berbahaya. Kampung hijau ini akhirnya mengantarnya Ibu Harini Bambang mendapatkan penghargaan Kalpataru dan rumah ibu Nina salah satu warga terpilih sebagai rumah terbaik di DKI tahun 2000. Ibu Harini Bambang juga pernah disebut dalam artikel terdahulu mengenai workshop pengelolaan sampah yang diikuti oleh ACF.
ACF berinisiatif mengajak tim PKK Pernjaringan berkunjung ke kampung hijau Banjarsari untuk menumbuhkan kesadaran dan semangat untuk melakukan hal serupa di lingkungan tempat tinggalnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin 16 April 2007.Kegiatan ini diikuti oleh 28 orang anggota tim Penggerak PKK Kelurahan penjaringan yang terdiri dari; tim RW 03, tim RW 08, tm RW 017, Pokja IV PKK Kelurahan dan beberapa kader posyandu
Rombongan dari Penjaringan tiba di Banjarsari pukul 09.30 Wib. Ibu Harini Bambang langsung menyambut kehadiran rombongan. Setelah beramahtamah, Ibu Harini memberikan penjelasan tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang bersih karena terkait dengan kesehatan warganya. Ibu Bambang bercerita banyak tentang sampah, daur ulang sampah dan upaya pengurangan sampah rumah tangga.
Ada 4 upaya untuk menghindarkan dari menumpuknya sampah yaitu; Reduce, Reuse, Recycle dan Replant. Diakhir sesi ini ibu Bambang memberikan tanaman sebagai hadiah kepada salah satu peserta yang aktif mengajukan pertanyaan. Pembicara kedua adalah ibu Siska. Beliau menerangkan tentang tanaman obat. Sesi ini sangat diminati oleh ibu-ibu karena banyak memberikan informasi baru tentang manfaat tanaman yang selama ini tidak diketahui. Banyak diantara tanaman obat itu tumbuh dan terdapat disekitar lingkungan mereka.
Sebelum makan siang, ibu-ibu dilatih mendaur ulang sampah oleh mas Iwan. Beragam produk bisa dihasilkan dari sampah yang dianggap sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Salah satu yang cara mendaur ulang yang dipraktekkan adalah mendaur ulang kertas.
Tidak cukup sampai disitu, setelah makan siang kunjungan diakhiri dengan berkeliling kampung hijau. Tidak ketinggalan menyaksikan rumah ibu Nina yang pernah dinobatkan sebagai rumah hijau terbaik di DKI Jakarta. Setelah puas berkeliling, rombongan mengakhiri kunjungan di kampung hijau Banjarsari. Romobongan pulang dengan pengalaman baru, yang diharapkan membawa perubahan dilingkungannya
Penulis : Arde Wisben
Editor : Erma Maghfiroh
Penerjemah : Erma Maghfiroh
Baca selengkapnya
Ringkasan saja
(Read English Version)
Dalam rangka penanggulangan bencana, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kepres Nomor 3 tahun 2001 telah membentuk Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana dan Pengungsi (BAKORNAS PBP). Kepres tersebut kemudian disempurnakan dengan Kepres Nomor 111 tahun 2001 dan Perpres Nomor 83 tahun 2005. Di tingkat Provinsi DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta melalui SK Gubernur No. 96 tahun 2002 telah membentuk Satkorlak PBP (tingkat provinsi), Satlak PBP (tingkat kotamadya), Unit Ops PBP (tingkat kecamatan) dan Satlinmas PBP (tingkat kelurahan). SK Gubernur No. 96 tahun 2002 tersebut juga ditindaklanjuti dengan SK Gubernur No. 1230 tahun 2002 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Propinsi DKI Jakarta.
Dengan SK Gubernur No 96 tahun 2002 dengan masa berlaku 5 tahun, Action Contre la Faim (ACF) merasa perlu untuk melakukan suatu assessment untuk mengetahui implementasi SK Gubernur tersebut di lapangan khususnya di tingkat kelurahan. Dari assessment ini diharapkan akan diperoleh temuan-temuan untuk materi pendampingan di masa yang akan datang, sekaligus menggali masukan untuk perbaikan kebijakan di tingkat lokal. Kegiatan assessment ini dilaksanakan pada bulan Agustus – Desember 2006 di Kelurahan Penjaringan, Kampung Melayu dan Cipinang Besar Utara. Aspek yang diteliti lebih difokuskan pada aspek kelembagaan Satlinmas PBP. Metode yang digunakan dalam assessment ini adalah Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion), Wawancara mendalam (In-depth interview) dan studi literatur.
Temuan yang diperoleh dari kegiatan assessment tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dari sisi substansi, SK Gubernur No. 96 tahun 2002 dan SK Gubernur No. 1230 tahun 2002 masih lebih berorientasi pada kegiatan “tanggap darurat bencana” dan belum banyak memberikan penekanan pada perlunya pencegahan, kesiapsiagaan dan rehabilitasi secara proporsional.
2. Keterbatasan sosialisasi tentang SK Gubernur menyebabkan sebagian aparatus Pemerintah Kelurahan tidak mengetahui dan memahami keberadaan SK Gubernur tersebut di atas. Implikasinya adalah belum semua Kelurahan membentuk Satlinmas PBP sesuai dengan arahan yang ada dalam SK Gubernur.
3. Peningkatan Kapasitas bagi Satlinmas belum komprehensif dan lebih berorientasi ke teknis penanggulangan bencana sedangkan penguatan kapasitas yang sifatnya lebih mengarah pada peningkatan soliditas dan kemampuan “manajerial organisasi” belum banyak dilakukan. Masih minimnya penguatan kapasitas organisasi ini mempengaruhi perkembangan organisasi pengelola bencana di 3 kelurahan yang secara umum masih belum solid.
4. Struktur organisasi yang ada pada setiap tingkatan pemerintahan yakni tingkat Provinsi (SATKORLAK PBP), Kotamadya (SATLAK PBP), Kecamatan (Unit Operasional PBP) dan Kelurahan (SATLINMAS PBP) sangat potensial untuk menciptakan penanganan bencana yang terintegrasi. Namun dalam SK Gubernur tersebut belum terdapat pembagian tugas yang jelas untuk masing-masing level termasuk Sistem Komando ketika terjadi bencana (Incident Command System).
5. Struktur Organisasi SATLINMAS yang ada dalam lampiran terlalu gemuk dan rentang kendalinya (spend of control) sangat besar yakni Ketua membawahi 10 kelompok tugas. Rentang kendali yang sangat besar ini ini akan cenderung menyulitkan proses pengorganisasiannya.
6. Aspek Organisasi, Satlinmas PBP (atau organisasi pengelola bencana) di 3 kelurahan relatif masih lemah. Hal ini diindikasikan dengan belum adanya struktur organisasi yang jelas, belum adanya pembagian tugas antar seksi, keaktifan anggota yang belum optimal, pengembangan SDM yang tidak terencana dengan baik, dan belum adanya mekanisme kerja yang baku.
7. Aspek Administrasi; administrasi yang dikembangkan oleh Satlinmas masih insidental (saat kejadian bencana) dan seringkali belum terdokumentasi dengan baik.
8. Aspek Pendanaan dan Peralatan; Pendanaan masih berasal dari anggaran kelurahan dan sumbangan dari pihak ketiga pada saat kejadian bencana. Belum banyak dilakukan upaya penggalangan dana dari pihak ke tiga untuk pengembangan program organisasi. Penyediaan anggaran juga belum disesuaikan dengan program dan kebutuhan di lapangan.
9. Aspek Program Kerja; secara umum Satlinmas di 3 kelurahan ini aktif pada saat tanggap darurat dan belum mempunyai program kerja tahunan yang disusun dan dilaksanakan secara matang.
10. Aspek Keberlanjutan; Keberadaan Satlinmas yang belum solid mengakibatkan jaringan kerja yang dibangun belum kuat. Komunikasi dengan lembaga lain lebih banyak dilakukan pada saat tanggap darurat dan belum ada upaya-upaya yang sistematis untuk membangun dan memelihara jaringan kerja yang ada.
Beberapa rekomendasi terkait dengan hasil temuan penjajakan kapasitas SATLINMAS adalah:
1. Perlu dikembangkan Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas Satlinmas PBP yang komprehensif dan disusun melalui suatu proses need assessment yang mendalam. Rencana Aksi ini melingkupi rencana pengembangan kapasitas individu, organisasi maupun system pendukungnya pada berbagai level secara menyeluruh.
2. Perlu dikembangkan kegiatan pendampingan aspek manajerial organisasi Satlinmas sehingga Satlinmas mampu menjalankan roda organisasi secara professional. Penguatan kapasitas manajerial dilakukan misalnya dalam bentuk pelatihan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pertemuan membahas kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, penyusunan prosedur tetap pengelolaan bencana, monitoring dan evaluasi kegiatan dan lain-lain.
3. Perlu peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan bencana melalui wadah Satlinmas PBP sejak tahap perencanaan, implementasi maupun monitoring evaluasi kegiatan.
4. Perlu dilakukan Revisi SK Gubernur No. 56 tahun 2002 karena; (a) Beberapa peraturan hukum yang jadi landasan pemikiran penyusunan Keputusan Gubernur No. 56 tahun 2002 sudah diganti misalnya UU No. 22 tahun 1999 yang diganti dengan UU 32 tahun 2004, UU No. 25 tahun 1999 sudah digantikan dengan UU No. 33 tahun 2004. (b) Beberapa substansi perlu disusun secara lebih detail dan disesuaikan dengan dinamika yang ada.
5. Perlu disusun adanya Prosedur Tetap (Protap) Pengelolaan Bencana sesuai kebutuhan di tingkat lokal yang bisa dijadikan pedoman atau petunjuk teknis dalam tahap operasional.
Hubungi ACF untuk mendapatkan laporan lengkap (tersedia dalam versi Bahasa Indonesia).
Penulis: Edy M, Martius, Yuniarti W
Editor : Erma Maghfiroh
Penerjemah : Erma Maghfiroh
Baca selengkapnya
Ringkasan saja
